“Pasukan Biru” Kabupaten Sumedang Belum Dapatkan Asuransi

“Pasukan Biru” Kabupaten Sumedang Belum Dapatkan Asuransi – Para personel “pasukan biru” alias petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Damkar Kab. Sumedang, hingga kini belum mendapatkan asuransi kecelakaan maupun asuransi jiwa. Padahal, tugasnya berbahaya menyangkut keselamatan nyawa mereka. Bahkan pasukan biru rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain atau masyarakat dari musibah kebakaran.

“Memang prihatin melihat nasib anggota kami (pasukan biru) di lapangan. Mereka belum mendapatkan asuransi kecelakaan maupun asuransi jiwa. Padahal, di kabupaten lain, pasukan biru sudah diasuransikan bahkan diberi kesejahteraan lebih dibanding karyawan pemda lainnya. Hal itu, sesuai tugasnya yang berbahaya mempertaruhkan keselamatan nyawanya sendiri untuk keselamatan nyawa orang lain,” kata Kepala UPTD Damkar Kab. Sumedang, Dudung Abdullah di kantornya, Rabu (8/10/2014).

Menurut dia, selain belum diasuransikan, pasukan biru di UPTD Damkar sekitar 36 orang yang dibagi tiga regu, tak mendapatkan tunjangan lebih. Padahal mereka orang lapangan yang harus bekerja ekstra keras untuk menanggulangi kebakaran. “Terkadang saya suka sedih jika melihat anggota di lapangan. Jangankan diasuransikan atau diberi tunjangan, ketika berjuang memadamkan kobaran api mereka hanya diberi makan alakadarnya. Oleh karena itu, kami mohon perhatian pemda dan DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutur Dudung.

pasukan biru kabupaten sumedang belum dapat asuransi » "Pasukan Biru" Kabupaten Sumedang Belum Dapatkan Asuransi

Tak dipungkiri, lanjut dia, keberadaan pasukan biru terkadang dipandang sebelah mata. Bukannya dipuji atau dimanjakan dengan kesejahteraan, mereka justru kerapkali disalahkan. Mereka dianggap telat datang ke lokasi kebakaran. Padahal, jelas-jelas jaraknya sangat jauh hingga puluhan kilometer. Sementara, berdasarkan Permendagri, standar minimal damkar datang ke lokasi yakni 15 menit dengan jarak tempuh sejauh 7,5 km. Sebagian masyarakat gampang menyalahkan, tapi tak mengerti aturan dan prosedur tetapnya (protap).

“Kendala lainnya, anggota kami kurang pelatihan. Sebab, usulan anggaran untuk melaksanakan diklat satu orang Rp 5 juta, selalu tidak dikabulkan. Padahal, diklat tersebut sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja dan kemampuan teknis mengendalikan kebakaran,” ujarnya.

Lebih jauh Dudung menjelaskan, selain kurangnya kesejahteraan dan kemampuan SDM, kendala lainnya jumlah mobil damkar yang dimiliki sangat minim. Dari kebutuhan 12 unit mobil damkar, yang ada hanya 4 unit. Dari 4 unit itu pun, yang baru hanya 1 unit. Sementara 3 unit lagi, mobil lama yang sudah direkondisi (perbaikan). Jika tidak direkondisi, tiga unit mobil damkar tersebut tidak layak dioperasikan. “Alhamdulillah, karena sudah direkondisi, keempat unit mobil damkar bisa dikerahkan untuk memadamkan api saat kebakaran pabrik PT Kahatex termasuk Pasar Wado,” katanya.

Dia menambahkan, perlunya menambah 8 unit mobil damkar itu untuk menunjang rencana penambahan kantor UPTD Damkar di tiga wilayah, yakni Conggeang, Darmaraja dan Tanjungsari. Satu UPTD Damkar, minimal harus memiliki 2 mobil damkar. Ketersediaan sarana, kemampuan SDM dan pembentukan UPTD Damkar baru, tak lain untuk mengejar standar minimal kecepatan mobi damkar datang ke lokasi kebakaran yakni 15 menit sejauh 7,5 km. “Pembentukan UPTD Damkar yang baru, akan dilaksanakan bertepatan dengan SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) baru tahun depan,” ujar Dudung.
(Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/300015)

Demikianlah artikel mengenai “Pasukan Biru” Kabupaten Sumedang Belum Dapatkan Asuransi, semoga bermanfaat.

Berasuransilah dari sekarang, jangan menunggu jika tak ingin menyesal di kemudian hari, hubungi 081355077575